Thursday, August 19, 2010

Lahirnya Forum Komunikasi Peduli Anak Nagari atau FKPAN

Perwakilan masyarakat korban gempa ini telah sepakat memberi nama Forum Komunikasi Peduli Anak Nagari atau FKPAN untuk organisasi mereka tersebut.
Dilatarbelakangi penanganan korban gempa yang tidak sesuai dengan harapan tersebut, masyarakat yang menjadi korban Gempa Padang, Sumatera Barat telah memprakarsai pembentukan suatu organisasi yang akan menjadi wadah untuk menyampaikan, menuntut dan mengadukan segala aspirasi, hak dan indikasi korupsi terkait dengan kegiatan penanganan korban gempa. Perwakilan masyarakat korban gempa ini telah sepakat memberi nama Forum Komunikasi Peduli Anak Nagari atau FKPAN untuk organisasi mereka tersebut.

Organisasi yang dideklarasikan di Padang Pariaman pada tanggal 28 Juni 2010  ini telah berhasil membentuk Kelompok Kerja yang beranggotakan sembilan orang yaitu Ahmad S Baron, Syahruddin Jotek, Syafri Jambak, Erkeli, Nurhakimah, Musnaini, Zainil Fajri, Fandi dan Faisal Efendi.   Kelompok Kerja ini nantinya akan memiliki agenda kerja yang membahas tentang persoalan penanganan gempa mulai dari indikasi korupsi pada saat pembagian uang lauk pauk, pendistribusian dana bantuan stimulan perumahan yang sangat lamban, validasi data yang tidak tepat, verifikasi kerusakan yang tidak tepat, syarat yang memberatkan dan diabaikannya partisipasi masyarakat korban dalam menentukan kegiatan penanggulangan korban gempa. FKPAN ini juga nantinya diharapkan akan mampu merumuskan akar dari permasalahan yang mereka hadapi, merumuskan potensi yang mereka miliki dalam menghadapi masalah tersebut dan memiliki bargaining posisi untuk berbicara dengan pemerintah dan pihak terkait untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat korban gempa.

Masyarakat yang tergabung dalam FKPAN mayoritas adalah masyarakat dampingan Perkumpulan Kotib  yang telah menerima program advokasi dan secara khusus telah menerima pengetahuan dasar tentang hak-hak masyarakat sebagai korban bencana dan sebagai warga negara, mendapatkan diskusi tentang perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, memiliki pengetahuan tentang pentingnya organisasi sebagai alat untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut.

Untuk lebih jelas mengenai FKPAN, kunjungi kotibsumbar

Lahirnya Organisasi Korban Bencana Gempa Sumatera Barat

FKPAN Sebagai Alat Perjuangan Untuk Memenuhi Hak Korban Bencana Sumatera Barat
Perkumpulan KOTIB Sumatera Utara yang didirikan pada tahun 2005 saat ini tengah melakukan kegiatan pendampingan untuk membantu korban gempa di Sumatera Barat dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai korban gempa.  Sebagaimana diketahui, gempa berkekuatan 7,9 Skala Richter melanda Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2010 dan telah menghancurkan 114.797 rumah penduduk di Sumatera Barat. Namun sampai saat ini, belum ada kemajuan yang berarti terkait dengan penanganan yang dilakukan. Ratusan ribu penduduk masih tinggal di rumah-rumah darurat yang disangga dengan kayu dan rentan runtuh. Dilatarbelakangi penanganan korban gempa yang tidak sesuai dengan harapan tersebut, Perkumpulan Kotib telah mulai memberikan pendidikan hak-hak masyarakat sipil dan pengorganisasian masyarakat yang menjadi korban Gempa Padang sejak awal tahun 2010 yang lalu.

Kotib akan memfasilitasi dan memberikan pendidikan kepada  masyarakat korban gempa Sumatera Barat untuk  memprakarsai pembentukan suatu organisasi yang akan menjadi wadah untuk menyampaikan, menuntut dan mengadukan segala aspirasi, hak dan indikasi korupsi terkait dengan kegiatan penanganan korban gempa. Masyarakat korban gempa yang telah diorganisasikan ini nantinya akan memiliki agenda kerja yang membahas tentang persoalan penanganan gempa mulai dari indikasi korupsi pada saat pembagian uang lauk pauk, pendistribusian dana bantuan stimulan perumahan yang sangat lamban, validasi data yang tidak tepat, verifikasi kerusakan yang tidak tepat, syarat yang memberatkan dan diabaikannya partisipasi masyarakat korban dalam menentukan kegiatan penanggulangan korban gempa.

Sekretaris Eksekutif Perkumpulan KOTIB, Ranto Sibarani menyebutkan bahwa Undang-Undang No 24 Tahun 2007 pasal 26 ayat 1 butir e, dengan tegas mengatur keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, namun Perkumpulan KOTIB melihat masyarakat korban gempa di Sumatera Barat hanya dilibatkan dalam proses pencairan bantuan stimulan perumahan.  Hal ini terkait dengan program Pemerintah yang membentuk Pokmas atau Kelompok Masyarakat yang akan menjadi penerima dana bantuan stimulan sebesar Rp. 15.000.000 untuk warga yang rumahnya rusak berat, Rp. 10.000.000 untuk yang rusak ringan dan Rp.1.000.000 untuk yang rusak ringan.

Masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan jumlah bantuan tersebut, padahal masyarakat korban gempalah yang tahu bagaimana penderitaan mereka, mereka yang tahu berapa kebutuhan untuk membangun kembali rumahnya yang runtuh, masyarakat korban gempa diposisikan sebagai orang yang harus menerima kebijakan tersebut, padahal merekalah yang paling menderita, belum lagi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut terkesan sangat memberatkan yaitu harus melengkapi IMB atau ijin mendirikan bangunan, melampirkan kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menyusun rencana anggaran.

Sebagaimana diketahui menurut laporan pemerintah ada sekitar 114.797 rumah yang rusak berat akibat gempa tersebut. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 6,417 Triliun untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska gempa, dari dana yang sangat besar tersebut sekitar Rp.2,528 Triliun adalah untuk perumahan. Sementara itu, dana yang telah dikucurkan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat pada awal tahun 2009 adalah sebesar Rp. 313,9 Miliar. Namun, menurut laporan resmi pemerintah pada bulan Mei 2010, dana tersebut baru terserap sekitar 23,43 % atau dengan kata lain sangat rendah. Hal ini tentunya menjadi cerminan gagalnya Pemerintah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada warga korban bencana gempa di bumi Sumatera Barat. Bahkan, Perkumpulan KOTIB juga telah menghitung, dari dana sebesar  Rp. 6,4 Triliun yang dianggarkan pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, baru digunakan sebesar 1% atau sebesar Rp 72 M, padahal bencana tersebut hampir satu tahun berlalu.

Banyaknya masyarakat korban gempa yang telah melaporkan kelambanan proses rehabilitasi dan rekonstruksi  tersebut menunjukkan bahwa masyarakat korban bencana sudah terlalu lama bersabar menunggu adanya tindakan dan upaya nyata dari pemerintah dalam mengupayakan kehidupan yang lebih layak paska bencana. Masyarakat akan berpotensi untuk marah jika melihat pemerintah rela menghabiskan dana yang sangat besar dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Bupati di Sumatera Barat pada bulan Juni 2010 yang lalu, sementara korban bencana masih dibiarkan hidup dan tinggal di rumah-rumah darurat.

Tuesday, August 17, 2010

Perempuan korban gempa Sumatera Barat Bicara Hak-haknya

Gempa yang terjadi pada 30 September 2009 yang lalu telah menghancurkan rumah ibu Leni, sehingga ia harus menopang reruntuhan rumahnya dengan pohon-pohon pinang agar tetap dapat dijadikan sebagai tempat tinggal, mengganti dinding betonnya dengan terpal plastik dan mengganti atap seng yang rusak dengan atap rumbia
Satu hari sebelum merdeka, tepatnya tanggal 16 Agustus 2010, seorang perempuan korban gempa menyampaikan keluhan dan harapannya kepada tim dari Perkumpulan KOTIB.

Namanya Ibu Nurlaeni, 40 tahun, seorang lulusan SMEA, aktif sebagai Pengurus Koperasi Wanita (Kopwan) Saiyo Sakato, yang saat ini tinggal di Korong Pinang Nagari Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris. Pekerjaan ibu Nurlaeni sehari-harinya adalah menjahit pakaian dan membuat bordir pada kain. Ibu Leni, begitu temannya biasanya memanggilnya,dia memiliki dua orang anak yang sudah sejak kecil ditinggalkan oleh bapaknya, Ibu Leni dengan semangat yang luar biasa bertekad membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya  meskipun harus dilakukan seorang diri.

Gempa yang terjadi pada 30 September 2009 yang lalu telah menghancurkan rumah ibu Leni, sehingga ia harus menopang reruntuhan rumahnya dengan pohon-pohon pinang agar tetap dapat dijadikan sebagai tempat tinggal, mengganti dinding betonnya dengan terpal plastik dan mengganti atap seng yang rusak dengan atap rumbia.

 Sampai saat ini, ibu Leni mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam membangun kembali rumahnya yang rusak, meskipun Ibu Leni sudah aktif dalam organisasi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak korban gempa yaitu Forum Komunikasi Peduli Anak Negeri (FKPAN), aktif dalam pembentukan POKMAS (Kelompok Masyarakat  - salah satu syarat mendapatkan bantuan pemerintah-) namun bantuan dana yang dijanjikan oleh pemerintah masih belum juga diperolehnya.

“Perempuan masih kurang dihargai pada saat dia memperjuangkan hak-haknya”, demikian komentar Ibu Leni saat ditanya tentang kegiatannya yang selama ini aktif memperjuangkan hak-hak korban gempa Sumatera Barat. “Orang yang paling menderita saat gempa menghancurkan rumah dan harta benda masyarakat adalah perempuan”, ujar ibu Leni. “Karena perempuanlah yang paling banyak tinggal dirumah untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka.” Lanjutnya.

Menurut Ibu Leni, dalam kegiatan untuk memperjuangkan adanya bantuan dari pemerintah dalam membangun kembali rumah penduduk yang hancur karena gempa mayoritas dilakukan oleh perempuan, “hal ini mungkin dipengaruhi oleh sistem masyarakat adat di Padang Pariaman yang mensyaratkan bahwa perempuanlah yang memiliki hak milik atas pusaka, rumah atau barang peninggalan orangtua,” jelasnya. Hal ini mungkin juga terkait dengan uniknya sistem masyarakat adat di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal yaitu menurunkan suku ibu kepada anak keturunannya, bukan dari suku bapaknya sebagaimana yang dianut oleh sistem Patrilineal.

Menurut Ibu Leni, kaum perempuan sering sekali diintimidasi dalam memperjuangkan hak-haknya. “Intimidasi yang dimaksudkan adalah dengan menyebarkan kepada masyarakat bahwa kami adalah perempuan yang tidak baik, dianggap pembuat onar dan dianggap tidak berhak berbicara atas nama masyarakat karena kami perempuan.” Jelas Ibu Leni. “Padahal kamilah yang paling menderita anak dan keluarga kami tinggal di rumah-rumah darurat yang sewaktu-waktu bisa runtuh dan melukai kami,” lanjutnya. “Udara panas dan dingin sangat cepat masuk kedalam rumah kami yang berdindingkan plastik tipis dan beratap rumbia,” ujar Ibu leni.

 Ibu Leni berharap agar perempuan dihargai pendapatnya, tindakannya, perjuangannya dalam mendapatkan hak-haknya setara laki-laki. “Jangan anggap karena kami perempuan sehingga dengan seenaknya bisa dibodohi dan dianggap tidak penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” seru Ibu Leni. “Kami bahkan belum melihat adanya program khusus yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani perempuan korban gempa di Sumatera Barat,” ujar Ibu Leni. “Jika esok Indonesia merayakan hari kemerdekaan maka kami perempuan korban gempa berharap agar perempuan juga dimerdekakan dari penderitaannya dan dari perbuatan diskriminasi yang mengenyampingkan peran perempuan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat,” tutup Ibu Leni.

Sesuai dengan data dan wawancara yang dilakukan tim Perkumpulan KOTIB dengan masyarakat korban gempa yang mayoritas terdiri dari perempuan, beberapa masalah yang dihadapi oleh perempuan korban gempa di Sumatera Barat saat ini adalah:


  1. Tidak adanya rumah tempat tinggal, Rumah Tempat tinggal yang selama ini digunakan bersama anak-anak dan keluarga  menjadi hancur dan tidak layak digunakan sebagaimana mestinya karena gempa.
  2. Perempuan paling terganggu jiwanya setelah terjadinya gempa, banyak yang mengaku sering menangis jika melihat reruntuhan rumahnya, sering melamun, emosi tidak stabil, sering marah, bingung.
  3. Psikologi anak-anak yang terganggu, emosinya gampang berubah, tidur minta ditemani, mudah menangis, seperti trauma mendalam terhadap gempa.
  4. Masalah ekonomi yang semakin sulit karena kebutuhan sehari-hari semakin meningkat, terutama kepada perempuan yang menjadi orangtua tunggal.
  5. Rumah sementara (kebanyakan dibantu oleh NGO) yang sangat tidak memadai untuk perempuan, terutama untuk kepentingan pribadi yang bersifat biologis.
  6. Tidak memiliki kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan perekonomian, kejiwaan dan mengalami kehidupan sehari-hari seperti sebelum gempa

Tuesday, July 13, 2010

Surat Terbuka Kepada Penyelenggara Rehabilitasi Rekonstruksi Sumatera Barat Paska Gempa

“Kepada Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), rekan-rekan dari  NGO dan yang lainnya, berilah setetes kesejukan kepada kami….  (Ibu Nurhakimah)
Kedai Yang Dihancurkan Gempa Mendapat Bantuan, Harapan Ibu Nurhakimah Yang Tak Kunjung Tiba

   “Kepada Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), rekan-rekan dari  NGO dan yang lainnya, berilah setetes kesejukan kepada kami…."  (Ibu Nurhakimah)

Begitulah sebaris kalimat yang tertulis dalam surat seorang ibu yang terkenal ceria, sabar dan penyayang. Sebuah angan atas perbaikan bangunan kecil ukuran 3x3 meter tempat ia biasa berjualan jajanan kecil dan kelontong lainnya. Kedai tersebut berada di Jalan Terusan Pariaman-Padang tepatnya di Dusun Ambacang Korong Sungai Laban Kenagarian Kurai Taji. Tak pelak gempa 30 September 2009 lah yang melumpuhkan kedai tersebut, setiap sisi bangunannya sudah retak bahkan tembok bagian belakang telah rubuh hanya dilapis terpal, pondasi pun sudah bergeser, bagian atap juga sudah rentan runtuh tapi masih coba ditopang dengan kayu broti seadanya begitu juga dengan pintu yang harus disangga dengan kayu agar bisa ditutup, keadaan ini pastilah menjadikan Keluarga Ibu Nurhakimah rentan terhadap reruntuhan rumahnya jika gempa terjadi lagi atau jika penyangga tersebut tidak kuat lagi.

Seperti itu lah gambaran kondisi kedai dari Ibu Nurhakimah, 45 tahun, ibu dari seorang anak semata wayangnya yang bernama Aldila Putri Hakmi yang akan masuk SLTA tahun ini. Setiap hari tanpa bosan-bosannya beliau meminta informasi kepada staf KOTIB setelah berkali-kali meminta kepada wali nagari setempat agar kedainya dapat didata seperti warga lainnya yang sama-sama memiliki kedai. Dia menceritakan dalam isi suratnya yang diberikan kepada KOTIB, bahwa kedai tersebut tidak didata oleh petugas validasi karena tidak dipakai sebagai tempat tinggal, padahal kenyataannya warga yang lain juga berstatus sama, tidak dipakai sebagai tempat tinggal. Memang dalam peraturan pemerintah jelas disebutkan masyarakat korban dampak bencana yang akan menerima bantuan stimulant tunai dari pemerintah terdiri dari tiga sektor, yakni perumahan (housing), ekonomi produktif dan sosial. Maka jelas kedai harus mendapatkan dana stimulant dari sektor ekonomi produktif, bisa juga melalui dana bantuan yang diajukan langsung ke Disperindag setempat.

Tentu rasa cemburu tidak dapat dihindari, karena seyogianya mereka adalah korban gempa, yang kebetulan sama-sama memiliki warung, namun menjadi berbeda ketika pemilik warung lainnya mempunyai hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan aparatur pemerintah dari tingkat Wali Nagari sampai Wali Korong. Kini kedai yang dibangun sejak 1999 pun tetap difungsikan seadanya, meski tidak jarang pembeli yang datang was-was khawatir kalau atap kedai tiba-tiba runtuh.

Padahal lahan pertanian yang berada cukup jauh dari rumah kini pun tidak dapat diolah lagi karena tidak ada modal, sementara pinjaman yang dahulu diperoleh dari induk semang untuk modal usaha menanam ubi jalar juga belum dapat dilunasi, satu-satunya sapi peliharaan mereka juga sudah terjual untuk biaya hidup. Maka besarlah angan mereka tentang terdatanya kedai tersebut agar mendapat dana perbaikan, untuk itu ia meminta Pemerintah mempertimbangkan seluruh warga yang pekerjaan dan tempat pekerjaannya hancur dilanda gempa untuk memperoleh bantuan melanjutkan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Lain cerita mengenai sang suami yang bernama AR. Bustami yang juga lahir pada bulan dan tahun yang sama dengan sang istri yakni Maret 1965, kini menderita penyakit yang belum diketahui namanya karena tidak ada biaya untuk berobat ke dokter, selain karena ada rasa minder dari benak bapak yang sebelum kejadian gempa berprofesi sebagai petani. Penyakit yang berupa benjolan-benjolan disekujur tubuhnya dikhawatirkan akan membesar dan semakin banyak jika tidak ditanganai segera. Hal ini tentu semakin berpengaruh pada kehidupan selanjutnya termasuk cita-cita anak semata wayang pasangan ini.

Alhamdulillah Dila, sejak SD hingga SMP tetap menjadi juara kelas, terang ibu yang selalu mengenakan jilbab, perempuan cantik tersebut  juga sering menjuarai lomba ditingkat kecamatan, kabupaten bahkan se Sumbar, seperti Juara I, Lomba Bimbingan Kelompok se-Sumatera Barat di Universitas Negeri Padang (UNP) pada 2010. Dia pun merupakan anak yang memiliki bakat dibidang bahasa, terbukti  dari keberhasilannya menjuarai lomba puisi di Education Expo Sumbar pada tahun 2008 dan pernah menjadi Finalis Story Telling Contest, se Kota Pariaman pada tahun yang sama. Pun prestasi di pendidikan Non Formal ditorehnya seperti peringkat ke-3 sebagai Wisudawati terbaik di Aziz Chan English Course (ACE) Pariaman, dan lulus Uji Kompetisi Bahasa Inggris Nasional.

Namun kesedihan dihati mereka dan juga buah hatinya pun seperti tak mau pergi menjauh. Pengumuman tentang beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu. Aldila Putri Hakmi yang lahir pada 7 Juli 1996, pun sudah ditulis namun dibatalkan karena diketahui merupakan anak satu-satunya. Maka beasiswa pun dibatalkan. Kenapa seperti itu peraturannya? Kami pun ingin mempunyai anak lebih dari satu, tetapi Tuhan tidak menakdirkan kami mempunyai anak lebih, karena sesudah melahirkan anak pertama, perut saya membesar seperti hamil umur delapan bulan. Namun setelah diperiksa ternyata, saya menderita Kista Ovarium, terangnya dalam surat. Kini bu Nurhakimah hanya memiliki satu ovarium, semenjak diangkat dia mengalami tiga kali keguguran dan keluhan akibat operasi pengangkatan tersebut kini adalah sering terjadi rasa nyeri diari-arinya. Belum lagi keluhan polip yang kerap timbul meski sudah diopersi hingga dua kali. Mengingat penyakit ini sudah diderita semenjak Bu Nurhakimah semasa kuliah dulu di salah satu Universitas Swasta di Jakarta.

Sudah pun rumah yang mereka huni sebenarnya adalah rumah keluarga besar belum juga mendapat dana perbaikan yang dijanjikan pemerintah melalui Pokmas, kedai yang menjadi sumber penghasilan tidak terdata, kini pasangan tersebut juga menderita penyakit yang sewaktu-waktu kambuh dan dapat menghambat aktifitas ekonomi mereka, sementara tahun ini anak mereka harus mendaftar ke SLTA yang otomatis perlu biaya lebih. Untuk itu, Pemerintah juga harus serius mendata dan membantu anak-anak yang terancam putus sekolah karena mata pencaharian orangtuanya hancur  sebagai dampak gempa bumi yang lalu.

Angan agar kedai didata, untuk mendapat dana bantuan merupakan harapan yang sangat besar guna terus melangsungkan kehidupan perekonomian termasuk sekolah putri mereka. Atau dengan kata lain ada pihak yang baik hati membantu ataupun pemerintah dengan bijaksana memberi beasiswa kepada putrinya hingga ke perguruan tinggi, agar bisa menjadi tulang punggung keluarga kedepan. Dan bantuan keringanan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan untuk sang suami dan Bu Nurhakimah yang dikenal sangat ramah yang ternyata tidak luput dari beban penyakit pun akan menjadi setetes kesejukan yang sangat dinanti mereka sejak gempa 30 September 2009 yang lalu. Padahal, jika ditelusuri dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007  Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26 ayat 2 menegaskan Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan demikian, bantuan untuk melanjutkan perekonomian keluarganya adalah merupakan hak Ibu Nurhakimah dan korban gempa lainnya.

Oleh: Dosmega Lestari Purba
edited: ransibar

Thursday, April 1, 2010

Hunian Sementara dan Problematikanya

Tim KOTIB untuk wilayah Padang Pariaman telah melakukan FGD (Focuss Group Discussion) di 5 korong (desa) di Kecamatan Ulakan Tapakis dan Nan Sabaris, Padang Pariaman
Tim KOTIB untuk wilayah Padang Pariaman telah melakukan FGD (Focuss Group Discussion) di 5 korong (desa) di Kecamatan Ulakan Tapakis dan Nan Sabaris, Padang Pariaman. Ditambah dengan hasil observasi dan pengumpulan data di lapangan, tim menyimpulkan bahwa masyarakat korban bencana gempa 30 September 2009 masih sangat mengharapkan rekonstruksi rumah mereka yang rusak bahkan tidak layak huni.

Proses rekonstruksi ini pulalah yang menjadi polemik saat ini baik di tingkat korong, nagari kecamatan dan pemerintahan kabupaten. Bahkan ditemukan banyak kelemahan pemerintah yang kurang koordinasi dan cenderung memperlambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa khususnya di Padang Pariaman. Ditambah lagi tidak validnya pendataan untuk tahap rekonstruksi fisik di tiap daerah.  Akibat pendataan yang tidak baik tersebut, banyak ketimpangan yang ditemukan di lapangan. Sebagai contoh seorang korban bencana mendapat lebih dari 3 kali bantuan untuk Huntara (Hunian Sementara), sementara korban lain yang kondisinya sama dan bahkan ada yang jauh lebih parah tidak mendapatkan bantuan sedikitpun untuk pembangunan huntara.

Sebagian korban bencana yang belum mendapatkan bantuan Huntara tersebut sementara hanya dapat bertahan di tenda-tenda, mengungsi ke rumah sanak saudara namun ada sebagian lainnya yang dengan swadaya dan upaya sendiri membuat pondok sementara dari bahan reruntuhan bangunan rumah mereka yang masih bisa digunakan meskipun kondisinya tidak layak huni dan ukurannya yang kecil tidak sesuai dengan banyaknya jumlah anggota keluarga yang akan tinggal di dalamnya.

tendaNamun, yang lebih menyedihkan adalah keluarga miskin yang sama sekali tidak dapat membuat pondok sementara, sehingga mereka harus tinggal di tenda darurat dengan kondisi seadanya dan atap yang terbuat dari tenda, dimana saat ini sudah mulai ada yang bocor dan robek. Ditambah lagi beberapa diantara masyarakat miskin tersebut, ada juga yang luput dari pendataan pemerintah sehingga mereka tidak mendapat bantuan baik uang lauk pauk dan bantuan dana stimulus tunai pemerintah. Saat ini, hal tersebut menjadi fokus perhatian dari team KOTIB Padang, untuk segera memperjuangkan hak-hak mereka dan mengusut sebab-sebab keteledoran aparat pemerintah terkait.
Namun, yang lebih menyedihkan adalah keluarga miskin yang sama sekali tidak dapat membuat pondok sementara, sehingga mereka harus tinggal di tenda darurat dengan kondisi seadanya dan atap yang terbuat dari tenda
Pemerintah sendiri belum dapat memberikan data valid, real dan terbaru tentang bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi yang telah dan akan disalurkan kepada masyarakat korban gempa. Memang tidak selamanya harus berpatokan pada data pemerintah, maka sebelum program berjalan tim KOTIB melakukan pendataan awal dengan teknik bottom down. Sedangkan pendataan yang diperoleh secara bottom up juga diperlukan agar angka atau jumlah dari warga dampak korban gempa dapat diketahui secara tepat, tidak tumpang tindih sehingga pengananan yang akan diberikan pun tepat sasaran.

Hal ini kian terbukti dari data yang kami peroleh dari lembaga NGO lain yang menyatakan, bahwa ternyata beberapa nagari (gabungan beberapa desa) di Kecamatan Nan Sabaris menerima kelebihan bantuan Huntara hingga lebih dari 100% dan sebaliknya nagari lainnya masih sangat kekurangan bantuan tersebut. Salah satu contohnya adalah Nagari Padang Bintungan (terdiri dari enam korong) masih kekurangan huntara sebanyak 259 unit. Sementara tercatat bahwa untuk Kecamatan Nan Sabaris, Catholoic Relief Service (CRS) telah memberikan bantuan sebanyak 996 unit, dan Dompet Duafa Indonesia (DD) sebanyak 157 unit huntara. Sementara jumlah rumah rusak berat di kecamatan tersebut adalah sekitar 978 (jumlahnya lebih kecil dari bantuan Huntara yang diterima). Hal ini bisa saja mengindikasikan beberapa hal, diantaranya ketidakseimbangan penyaluran bantuan Huntara di setiap korong atau nagari, pendataan yang tidak valid dan koordinasi yang masih tidak  berjalan sebagaimana mestinya antara pemerintah di setiap level dan pemberi bantuan.

Kelompok Masyarakat (POKMAS) merupakan syarat wajib yang harus dibentuk oleh masyarakat korban gempa guna memperoleh dana stimulus untuk rekonstruksi rumah rusak akibat gempa. POKMAS inilah nantinya yang akan mengurus persyaratan teknis lainnya Rancangan Anggaran Bangunan (RAB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Rekening POKMAS dan lain lain. Sementara masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang dana stimulus dan prasyarat tersebut karena kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah.
Terkait dengan itu, maka KOTIB gencar melakukan diskusi dengan para warga ditiap-tiap korong
Terkait dengan itu, maka KOTIB gencar melakukan diskusi dengan para warga ditiap-tiap korong, dan sampai sejauh ini KOTIB melalui pelaksanaan Focus Group Diskusi (FGD) yakni di Korong Kampung Rimbo, Pauh Kambar Hilir, Gunung Basi, Kampung Tangah, Sungai Laban, akhirnya telah memfasilitasi masyarakat dan membentuk lebih dari 30 POKMAS yang akan mendapatkan bantuan stimulus pemerintah sebesar Rp. 15.000.000 untuk rumah rusak berat dan Rp. 10.000.000 untuk umah rusak sedang.

Padang Pariaman telah ditetapkan sebagai salah satu dari enam kabupaten kota yang akan menjadi pilot project Rekonstruksi dan Rehabilitasi pasca gempa Sumatera barat dan selanjutnya akan dipilih kembali satu nagari dari setiap kecamatan untuk menjadi  pilot project. Untuk itu, KOTIB pun berusaha menjemput bola dengan membuat agenda pembentukan POKMAS dalam jadwal FGD dan akan melakukan pendampingan untuk POKMAS tersebut.

Kalangan NGO yang ada di Sumatera Barat pun menuai masalah baru dalam pecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, bantuan yang diberikan selama ini banyak terpusat di daerah yang mudah dijangkau saja, sangat dimungkinkan karena kurangnya koordinasi dan desakan pihak donator kepada pelaksana lapangan untuk segera mengimplementasikan programnya. Celakanya ketika pihak NGO yang saat ini sudah masuk pada fase pembangunan rumah inti (tidak lagi hunian sementara), mereka terbentur dengan peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa bagi warga yang telah mendapatkan bantuan rumah inti dari pihak NGO tidak akan mendapatkan bantuan stimulus lagi dari pemerintah.

Pernyataan sikap yang tegas dan tekanan tehadap pemerintah untuk tetap memberikan dana stimulus bagi para warga yang telah mendapat dana bantuan dari NGO sangat perlu terutama dalam hal pemerataan dan transparansi bantuan rekonstruksi rumah korban gempa.
KOTIB dengan program monitoring dan advokasi-nya dalam waktu dekat ini akan menangani 2 agenda penting disamping agenda – agenda lainnya yaitu monitoring, advokasi dan pendampingan masyarakat berkaitan dengan penyaluran Uang Lauk Pauk (ULP) dan rekonstruksi fisik rumah (Huntara). KOTIB juga akan mendesak pemerintah dan lembaga lain yang terkait untuk melakukan setiap proses rekonstruksi dan rehabilitasi dengan baik, transparan dan berkeadilan. Hingga kemudian berupaya untuk mendorong kemandirian masyarakat dampingan secara ekonomi, sosial dan politik dan pada akhirnya proses pemulihan kondisi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Hal ini juga akan sangat bergantung kepada kerjasama, koordinasi dan dukungan lembaga lain terhadap program-program yang sedang dijalankan oleh KOTIB.

Wednesday, March 31, 2010

Kondisi Kesehatan Masyarakat di Pedalaman Pulau Nias Masih Memprihatinkan

Kondisi Kesehatan Masyarakat di Pedalaman Pulau Nias Masih Memprihatinkan
Nias merupakan salah satu pulau di wilayah timur Sumatera yang juga menjadi kebanggaan Indonesia dengan ras, seni dan budayanya yang khas. Secara administratif, pulau Nias hanya mencakup satu kabupaten saja yaitu kabupaten Nias, namun dengan adanya pemekaran wilayah, sekarang ini telah dipisah menjadi empat kabupaten dan satu kotamadya. Tingkat pertumbuhan penduduk di pulau ini dapat dikatakan sangat tinggi dan mungkin bisa diumpamakan sama dengan tingkat pertumbuhan populasi negara Cina. Namun banyaknya populasi/etnis Nias tidak serta merta menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini juga tinggi. Populasinya justru lebih banyak tersebar dan menetap di daerah di luar pulau Nias seperti Sibolga, Medan, Pekanbaru, Padang dan daerah lainnya. Pada umumnya mereka bermigrasi ke daerah lain disebabkan faktor pendorong dari dalam yaitu antara lain rendahnya tingkat pendapatan, sangat sempitnya lapangan pekerjaan, minimnya sarana dan prasarana umum seperti jalan raya, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya.

Salah satu kabupaten yang menjadi area kerja KOTIB adalah kabupaten Nias Selatan dengan ibukota Gomo. Di kabupaten ini, terdapat lima desa yang menjadi dampingan KOTIB antara lain; Desa Lahusa Idanotae, Desa Hilimbowo, Desa Sirahia, Desa Umbu dan Desa Lolosoni. Empat desa yang pertama masih dapat dengan mudah diakses dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Sedangkan desa yang terakhir yaitu desa Lolosoni sama sekali tidak bisa diakses bahkan dengan kendaraan roda dua. Pada dasarnya, kondisi relief permukaan bumi di desa ini tidak memungkinkan untuk pembangunan fasilitas jalan raya karena harus melintasi perut-perut sungai sampai ke puncak gunung. Jaraknya kira-kira 5 km dari jalan raya terdekat dan dapat ditempuh lebih kurang 1,5 jam. Bagi mereka yang baru mendatangi lokasi ini butuh waktu 2 jam lebih karena belum terbiasa.
lihat dari segi kesehatan, rata-rata masyarakat yang tinggal di desa dan jauh dari jangkauan transportasi kondisi mereka sangat memprihatinkan
lihat dari segi kesehatan, rata-rata masyarakat yang tinggal di desa dan jauh dari jangkauan transportasi kondisi mereka sangat memprihatinkan. Ibu-ibu hamil sangat membutuhkan imunisasi secara lengkap dan cuma-cuma. Tapi di desa-desa di Gomo dan mungkin saja kabupaten lain di pulau Nias para Ibu-ibu hamil ini tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Jangankan lengkap, bahkan banyak diantara mereka yang sama sekali tidak mendapat imunisasi selama kehamilan. Begitu juga setelah lahir harusnya si bayi juga mendapat imunisasi lengkap namun hingga beranjak balita dan anak-anak mereka masih juga belum mendapat imunisasi. Bagaimana anak-anak disini bisa sehat? Bukankah kesehatan sangat berpengaruh dalam membentuk IQ anak?
banyak kita temukan balita dalam gendongan ibunya dengan kondisi kesehatan yang tidak baik
Jadi tidak heran apabila kita temui setiap hari pekan sekali dalam seminggu (biasanya penduduk yang tinggal di gunung pasti turun untuk membeli kebutuhan mereka selama satu minggu kedepan), banyak kita temukan balita dalam gendongan ibunya dengan kondisi kesehatan yang tidak baik. Apa yang mau mereka berikan? makanan bergizi susah didapatkan di daerah ini. Lihatlah ke dalam keranjang belanjaan mereka, yang ada hanyalah ikan asin sampah (ukurannya kecil-kecil dari berbagai jenis anak ikan) untuk lauk selama satu minggu dan beberapa centong garam rakyat yang tidak beryodium (biasanya digunakan untuk mengasinkan ikan). Bagi mereka makan indomie yang diseduh air panas sudah sangat nikmat sekali, padahal itu juga bisa mendatangkan penyakit. Tapi apa mau dikata, hanya itu yang ada disini (selain daging babi yang mendatangkan kolesterol dan darah tinggi).
KOTIB sudah berupaya untuk mengurangi angka gizi buruk ini dengan cara memberikan nutrisi bagi anak-anak di sekolah dan TPTG, pemberian vitamin secara rutin setiap dua minggu sekali dan pemberian susu bubuk khusus bagi balita yang menderita gizi buruk
Bagi orang tua yang berusia diatas 40an, mereka lebih banyak mengidap hipertensi dan hipotensi. Bagaimana tidak, mereka selalu mengkonsumsi secara berlebih makanan yang dan minuman yang merusak kesehatan mereka. Bagi kaum wanita, karena tenaga yang terlalu di forsir untuk bekerja di ladang, sementara nutrisi yang masukkan ke dalam tubuhnya tidak banyak akhirnya menderita hipotensi. Mereka lebih memprioritaskan pekerjaan daripada kesehatan mereka. Saat melakukan pengobatan ke desa Lolosoni (jadwalnya dua minggu sekali), memang banyak pasien yang datang untuk berobat dengan keluhan yang beragam. Tapi bagaimana penyakit bisa sembuh jika pasien tadi selalu mengkonsumsi makanan yang menjadi penyebab penyakit tersebut? Ketika ditegur mereka selalu berdalih; “kami mau makan apa lagi, hanya ini yang tersedia”. Atau kalau dilarang mengkonsumsi garam berlebih, mereka mengatakan “mana enak rasanya kalau tidak terasa garamnya”.

KOTIB sudah berupaya untuk mengurangi angka gizi buruk ini dengan cara memberikan nutrisi bagi anak-anak di sekolah dan TPTG, pemberian vitamin secara rutin setiap dua minggu sekali dan pemberian susu bubuk khusus bagi balita yang menderita gizi buruk. Akan tetapi tidak serta merta semua masalah ini terjawab. Butuh waktu yang lama untuk memulihkan semuanya. Masalah gizi buruk di desa – desa tersebut seharusnya mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih serius lagi dari berbagai pihak khususnya pemerintah dan lembaga – lembaga terkait.
 
KOTIB sendiri masih terus berupaya untuk mendapatkan dukungan, melanjutkan dan mengembangkan program pendidikan dan kesehatan di lima desa tersebut dan diharapkan juga di desa – desa terpencil lainnya sebagaimana program yang selama ini telah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.