Thursday, April 1, 2010

Hunian Sementara dan Problematikanya

Tim KOTIB untuk wilayah Padang Pariaman telah melakukan FGD (Focuss Group Discussion) di 5 korong (desa) di Kecamatan Ulakan Tapakis dan Nan Sabaris, Padang Pariaman
Tim KOTIB untuk wilayah Padang Pariaman telah melakukan FGD (Focuss Group Discussion) di 5 korong (desa) di Kecamatan Ulakan Tapakis dan Nan Sabaris, Padang Pariaman. Ditambah dengan hasil observasi dan pengumpulan data di lapangan, tim menyimpulkan bahwa masyarakat korban bencana gempa 30 September 2009 masih sangat mengharapkan rekonstruksi rumah mereka yang rusak bahkan tidak layak huni.

Proses rekonstruksi ini pulalah yang menjadi polemik saat ini baik di tingkat korong, nagari kecamatan dan pemerintahan kabupaten. Bahkan ditemukan banyak kelemahan pemerintah yang kurang koordinasi dan cenderung memperlambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa khususnya di Padang Pariaman. Ditambah lagi tidak validnya pendataan untuk tahap rekonstruksi fisik di tiap daerah.  Akibat pendataan yang tidak baik tersebut, banyak ketimpangan yang ditemukan di lapangan. Sebagai contoh seorang korban bencana mendapat lebih dari 3 kali bantuan untuk Huntara (Hunian Sementara), sementara korban lain yang kondisinya sama dan bahkan ada yang jauh lebih parah tidak mendapatkan bantuan sedikitpun untuk pembangunan huntara.

Sebagian korban bencana yang belum mendapatkan bantuan Huntara tersebut sementara hanya dapat bertahan di tenda-tenda, mengungsi ke rumah sanak saudara namun ada sebagian lainnya yang dengan swadaya dan upaya sendiri membuat pondok sementara dari bahan reruntuhan bangunan rumah mereka yang masih bisa digunakan meskipun kondisinya tidak layak huni dan ukurannya yang kecil tidak sesuai dengan banyaknya jumlah anggota keluarga yang akan tinggal di dalamnya.

tendaNamun, yang lebih menyedihkan adalah keluarga miskin yang sama sekali tidak dapat membuat pondok sementara, sehingga mereka harus tinggal di tenda darurat dengan kondisi seadanya dan atap yang terbuat dari tenda, dimana saat ini sudah mulai ada yang bocor dan robek. Ditambah lagi beberapa diantara masyarakat miskin tersebut, ada juga yang luput dari pendataan pemerintah sehingga mereka tidak mendapat bantuan baik uang lauk pauk dan bantuan dana stimulus tunai pemerintah. Saat ini, hal tersebut menjadi fokus perhatian dari team KOTIB Padang, untuk segera memperjuangkan hak-hak mereka dan mengusut sebab-sebab keteledoran aparat pemerintah terkait.
Namun, yang lebih menyedihkan adalah keluarga miskin yang sama sekali tidak dapat membuat pondok sementara, sehingga mereka harus tinggal di tenda darurat dengan kondisi seadanya dan atap yang terbuat dari tenda
Pemerintah sendiri belum dapat memberikan data valid, real dan terbaru tentang bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi yang telah dan akan disalurkan kepada masyarakat korban gempa. Memang tidak selamanya harus berpatokan pada data pemerintah, maka sebelum program berjalan tim KOTIB melakukan pendataan awal dengan teknik bottom down. Sedangkan pendataan yang diperoleh secara bottom up juga diperlukan agar angka atau jumlah dari warga dampak korban gempa dapat diketahui secara tepat, tidak tumpang tindih sehingga pengananan yang akan diberikan pun tepat sasaran.

Hal ini kian terbukti dari data yang kami peroleh dari lembaga NGO lain yang menyatakan, bahwa ternyata beberapa nagari (gabungan beberapa desa) di Kecamatan Nan Sabaris menerima kelebihan bantuan Huntara hingga lebih dari 100% dan sebaliknya nagari lainnya masih sangat kekurangan bantuan tersebut. Salah satu contohnya adalah Nagari Padang Bintungan (terdiri dari enam korong) masih kekurangan huntara sebanyak 259 unit. Sementara tercatat bahwa untuk Kecamatan Nan Sabaris, Catholoic Relief Service (CRS) telah memberikan bantuan sebanyak 996 unit, dan Dompet Duafa Indonesia (DD) sebanyak 157 unit huntara. Sementara jumlah rumah rusak berat di kecamatan tersebut adalah sekitar 978 (jumlahnya lebih kecil dari bantuan Huntara yang diterima). Hal ini bisa saja mengindikasikan beberapa hal, diantaranya ketidakseimbangan penyaluran bantuan Huntara di setiap korong atau nagari, pendataan yang tidak valid dan koordinasi yang masih tidak  berjalan sebagaimana mestinya antara pemerintah di setiap level dan pemberi bantuan.

Kelompok Masyarakat (POKMAS) merupakan syarat wajib yang harus dibentuk oleh masyarakat korban gempa guna memperoleh dana stimulus untuk rekonstruksi rumah rusak akibat gempa. POKMAS inilah nantinya yang akan mengurus persyaratan teknis lainnya Rancangan Anggaran Bangunan (RAB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Rekening POKMAS dan lain lain. Sementara masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang dana stimulus dan prasyarat tersebut karena kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah.
Terkait dengan itu, maka KOTIB gencar melakukan diskusi dengan para warga ditiap-tiap korong
Terkait dengan itu, maka KOTIB gencar melakukan diskusi dengan para warga ditiap-tiap korong, dan sampai sejauh ini KOTIB melalui pelaksanaan Focus Group Diskusi (FGD) yakni di Korong Kampung Rimbo, Pauh Kambar Hilir, Gunung Basi, Kampung Tangah, Sungai Laban, akhirnya telah memfasilitasi masyarakat dan membentuk lebih dari 30 POKMAS yang akan mendapatkan bantuan stimulus pemerintah sebesar Rp. 15.000.000 untuk rumah rusak berat dan Rp. 10.000.000 untuk umah rusak sedang.

Padang Pariaman telah ditetapkan sebagai salah satu dari enam kabupaten kota yang akan menjadi pilot project Rekonstruksi dan Rehabilitasi pasca gempa Sumatera barat dan selanjutnya akan dipilih kembali satu nagari dari setiap kecamatan untuk menjadi  pilot project. Untuk itu, KOTIB pun berusaha menjemput bola dengan membuat agenda pembentukan POKMAS dalam jadwal FGD dan akan melakukan pendampingan untuk POKMAS tersebut.

Kalangan NGO yang ada di Sumatera Barat pun menuai masalah baru dalam pecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, bantuan yang diberikan selama ini banyak terpusat di daerah yang mudah dijangkau saja, sangat dimungkinkan karena kurangnya koordinasi dan desakan pihak donator kepada pelaksana lapangan untuk segera mengimplementasikan programnya. Celakanya ketika pihak NGO yang saat ini sudah masuk pada fase pembangunan rumah inti (tidak lagi hunian sementara), mereka terbentur dengan peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa bagi warga yang telah mendapatkan bantuan rumah inti dari pihak NGO tidak akan mendapatkan bantuan stimulus lagi dari pemerintah.

Pernyataan sikap yang tegas dan tekanan tehadap pemerintah untuk tetap memberikan dana stimulus bagi para warga yang telah mendapat dana bantuan dari NGO sangat perlu terutama dalam hal pemerataan dan transparansi bantuan rekonstruksi rumah korban gempa.
KOTIB dengan program monitoring dan advokasi-nya dalam waktu dekat ini akan menangani 2 agenda penting disamping agenda – agenda lainnya yaitu monitoring, advokasi dan pendampingan masyarakat berkaitan dengan penyaluran Uang Lauk Pauk (ULP) dan rekonstruksi fisik rumah (Huntara). KOTIB juga akan mendesak pemerintah dan lembaga lain yang terkait untuk melakukan setiap proses rekonstruksi dan rehabilitasi dengan baik, transparan dan berkeadilan. Hingga kemudian berupaya untuk mendorong kemandirian masyarakat dampingan secara ekonomi, sosial dan politik dan pada akhirnya proses pemulihan kondisi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal. Hal ini juga akan sangat bergantung kepada kerjasama, koordinasi dan dukungan lembaga lain terhadap program-program yang sedang dijalankan oleh KOTIB.