Thursday, August 19, 2010

Lahirnya Forum Komunikasi Peduli Anak Nagari atau FKPAN

Perwakilan masyarakat korban gempa ini telah sepakat memberi nama Forum Komunikasi Peduli Anak Nagari atau FKPAN untuk organisasi mereka tersebut.
Dilatarbelakangi penanganan korban gempa yang tidak sesuai dengan harapan tersebut, masyarakat yang menjadi korban Gempa Padang, Sumatera Barat telah memprakarsai pembentukan suatu organisasi yang akan menjadi wadah untuk menyampaikan, menuntut dan mengadukan segala aspirasi, hak dan indikasi korupsi terkait dengan kegiatan penanganan korban gempa. Perwakilan masyarakat korban gempa ini telah sepakat memberi nama Forum Komunikasi Peduli Anak Nagari atau FKPAN untuk organisasi mereka tersebut.

Organisasi yang dideklarasikan di Padang Pariaman pada tanggal 28 Juni 2010  ini telah berhasil membentuk Kelompok Kerja yang beranggotakan sembilan orang yaitu Ahmad S Baron, Syahruddin Jotek, Syafri Jambak, Erkeli, Nurhakimah, Musnaini, Zainil Fajri, Fandi dan Faisal Efendi.   Kelompok Kerja ini nantinya akan memiliki agenda kerja yang membahas tentang persoalan penanganan gempa mulai dari indikasi korupsi pada saat pembagian uang lauk pauk, pendistribusian dana bantuan stimulan perumahan yang sangat lamban, validasi data yang tidak tepat, verifikasi kerusakan yang tidak tepat, syarat yang memberatkan dan diabaikannya partisipasi masyarakat korban dalam menentukan kegiatan penanggulangan korban gempa. FKPAN ini juga nantinya diharapkan akan mampu merumuskan akar dari permasalahan yang mereka hadapi, merumuskan potensi yang mereka miliki dalam menghadapi masalah tersebut dan memiliki bargaining posisi untuk berbicara dengan pemerintah dan pihak terkait untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat korban gempa.

Masyarakat yang tergabung dalam FKPAN mayoritas adalah masyarakat dampingan Perkumpulan Kotib  yang telah menerima program advokasi dan secara khusus telah menerima pengetahuan dasar tentang hak-hak masyarakat sebagai korban bencana dan sebagai warga negara, mendapatkan diskusi tentang perkembangan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, memiliki pengetahuan tentang pentingnya organisasi sebagai alat untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut.

Untuk lebih jelas mengenai FKPAN, kunjungi kotibsumbar

Lahirnya Organisasi Korban Bencana Gempa Sumatera Barat

FKPAN Sebagai Alat Perjuangan Untuk Memenuhi Hak Korban Bencana Sumatera Barat
Perkumpulan KOTIB Sumatera Utara yang didirikan pada tahun 2005 saat ini tengah melakukan kegiatan pendampingan untuk membantu korban gempa di Sumatera Barat dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai korban gempa.  Sebagaimana diketahui, gempa berkekuatan 7,9 Skala Richter melanda Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2010 dan telah menghancurkan 114.797 rumah penduduk di Sumatera Barat. Namun sampai saat ini, belum ada kemajuan yang berarti terkait dengan penanganan yang dilakukan. Ratusan ribu penduduk masih tinggal di rumah-rumah darurat yang disangga dengan kayu dan rentan runtuh. Dilatarbelakangi penanganan korban gempa yang tidak sesuai dengan harapan tersebut, Perkumpulan Kotib telah mulai memberikan pendidikan hak-hak masyarakat sipil dan pengorganisasian masyarakat yang menjadi korban Gempa Padang sejak awal tahun 2010 yang lalu.

Kotib akan memfasilitasi dan memberikan pendidikan kepada  masyarakat korban gempa Sumatera Barat untuk  memprakarsai pembentukan suatu organisasi yang akan menjadi wadah untuk menyampaikan, menuntut dan mengadukan segala aspirasi, hak dan indikasi korupsi terkait dengan kegiatan penanganan korban gempa. Masyarakat korban gempa yang telah diorganisasikan ini nantinya akan memiliki agenda kerja yang membahas tentang persoalan penanganan gempa mulai dari indikasi korupsi pada saat pembagian uang lauk pauk, pendistribusian dana bantuan stimulan perumahan yang sangat lamban, validasi data yang tidak tepat, verifikasi kerusakan yang tidak tepat, syarat yang memberatkan dan diabaikannya partisipasi masyarakat korban dalam menentukan kegiatan penanggulangan korban gempa.

Sekretaris Eksekutif Perkumpulan KOTIB, Ranto Sibarani menyebutkan bahwa Undang-Undang No 24 Tahun 2007 pasal 26 ayat 1 butir e, dengan tegas mengatur keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, namun Perkumpulan KOTIB melihat masyarakat korban gempa di Sumatera Barat hanya dilibatkan dalam proses pencairan bantuan stimulan perumahan.  Hal ini terkait dengan program Pemerintah yang membentuk Pokmas atau Kelompok Masyarakat yang akan menjadi penerima dana bantuan stimulan sebesar Rp. 15.000.000 untuk warga yang rumahnya rusak berat, Rp. 10.000.000 untuk yang rusak ringan dan Rp.1.000.000 untuk yang rusak ringan.

Masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan jumlah bantuan tersebut, padahal masyarakat korban gempalah yang tahu bagaimana penderitaan mereka, mereka yang tahu berapa kebutuhan untuk membangun kembali rumahnya yang runtuh, masyarakat korban gempa diposisikan sebagai orang yang harus menerima kebijakan tersebut, padahal merekalah yang paling menderita, belum lagi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut terkesan sangat memberatkan yaitu harus melengkapi IMB atau ijin mendirikan bangunan, melampirkan kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menyusun rencana anggaran.

Sebagaimana diketahui menurut laporan pemerintah ada sekitar 114.797 rumah yang rusak berat akibat gempa tersebut. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 6,417 Triliun untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska gempa, dari dana yang sangat besar tersebut sekitar Rp.2,528 Triliun adalah untuk perumahan. Sementara itu, dana yang telah dikucurkan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat pada awal tahun 2009 adalah sebesar Rp. 313,9 Miliar. Namun, menurut laporan resmi pemerintah pada bulan Mei 2010, dana tersebut baru terserap sekitar 23,43 % atau dengan kata lain sangat rendah. Hal ini tentunya menjadi cerminan gagalnya Pemerintah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada warga korban bencana gempa di bumi Sumatera Barat. Bahkan, Perkumpulan KOTIB juga telah menghitung, dari dana sebesar  Rp. 6,4 Triliun yang dianggarkan pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, baru digunakan sebesar 1% atau sebesar Rp 72 M, padahal bencana tersebut hampir satu tahun berlalu.

Banyaknya masyarakat korban gempa yang telah melaporkan kelambanan proses rehabilitasi dan rekonstruksi  tersebut menunjukkan bahwa masyarakat korban bencana sudah terlalu lama bersabar menunggu adanya tindakan dan upaya nyata dari pemerintah dalam mengupayakan kehidupan yang lebih layak paska bencana. Masyarakat akan berpotensi untuk marah jika melihat pemerintah rela menghabiskan dana yang sangat besar dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Bupati di Sumatera Barat pada bulan Juni 2010 yang lalu, sementara korban bencana masih dibiarkan hidup dan tinggal di rumah-rumah darurat.

Tuesday, August 17, 2010

Perempuan korban gempa Sumatera Barat Bicara Hak-haknya

Gempa yang terjadi pada 30 September 2009 yang lalu telah menghancurkan rumah ibu Leni, sehingga ia harus menopang reruntuhan rumahnya dengan pohon-pohon pinang agar tetap dapat dijadikan sebagai tempat tinggal, mengganti dinding betonnya dengan terpal plastik dan mengganti atap seng yang rusak dengan atap rumbia
Satu hari sebelum merdeka, tepatnya tanggal 16 Agustus 2010, seorang perempuan korban gempa menyampaikan keluhan dan harapannya kepada tim dari Perkumpulan KOTIB.

Namanya Ibu Nurlaeni, 40 tahun, seorang lulusan SMEA, aktif sebagai Pengurus Koperasi Wanita (Kopwan) Saiyo Sakato, yang saat ini tinggal di Korong Pinang Nagari Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris. Pekerjaan ibu Nurlaeni sehari-harinya adalah menjahit pakaian dan membuat bordir pada kain. Ibu Leni, begitu temannya biasanya memanggilnya,dia memiliki dua orang anak yang sudah sejak kecil ditinggalkan oleh bapaknya, Ibu Leni dengan semangat yang luar biasa bertekad membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya  meskipun harus dilakukan seorang diri.

Gempa yang terjadi pada 30 September 2009 yang lalu telah menghancurkan rumah ibu Leni, sehingga ia harus menopang reruntuhan rumahnya dengan pohon-pohon pinang agar tetap dapat dijadikan sebagai tempat tinggal, mengganti dinding betonnya dengan terpal plastik dan mengganti atap seng yang rusak dengan atap rumbia.

 Sampai saat ini, ibu Leni mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam membangun kembali rumahnya yang rusak, meskipun Ibu Leni sudah aktif dalam organisasi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak korban gempa yaitu Forum Komunikasi Peduli Anak Negeri (FKPAN), aktif dalam pembentukan POKMAS (Kelompok Masyarakat  - salah satu syarat mendapatkan bantuan pemerintah-) namun bantuan dana yang dijanjikan oleh pemerintah masih belum juga diperolehnya.

“Perempuan masih kurang dihargai pada saat dia memperjuangkan hak-haknya”, demikian komentar Ibu Leni saat ditanya tentang kegiatannya yang selama ini aktif memperjuangkan hak-hak korban gempa Sumatera Barat. “Orang yang paling menderita saat gempa menghancurkan rumah dan harta benda masyarakat adalah perempuan”, ujar ibu Leni. “Karena perempuanlah yang paling banyak tinggal dirumah untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka.” Lanjutnya.

Menurut Ibu Leni, dalam kegiatan untuk memperjuangkan adanya bantuan dari pemerintah dalam membangun kembali rumah penduduk yang hancur karena gempa mayoritas dilakukan oleh perempuan, “hal ini mungkin dipengaruhi oleh sistem masyarakat adat di Padang Pariaman yang mensyaratkan bahwa perempuanlah yang memiliki hak milik atas pusaka, rumah atau barang peninggalan orangtua,” jelasnya. Hal ini mungkin juga terkait dengan uniknya sistem masyarakat adat di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal yaitu menurunkan suku ibu kepada anak keturunannya, bukan dari suku bapaknya sebagaimana yang dianut oleh sistem Patrilineal.

Menurut Ibu Leni, kaum perempuan sering sekali diintimidasi dalam memperjuangkan hak-haknya. “Intimidasi yang dimaksudkan adalah dengan menyebarkan kepada masyarakat bahwa kami adalah perempuan yang tidak baik, dianggap pembuat onar dan dianggap tidak berhak berbicara atas nama masyarakat karena kami perempuan.” Jelas Ibu Leni. “Padahal kamilah yang paling menderita anak dan keluarga kami tinggal di rumah-rumah darurat yang sewaktu-waktu bisa runtuh dan melukai kami,” lanjutnya. “Udara panas dan dingin sangat cepat masuk kedalam rumah kami yang berdindingkan plastik tipis dan beratap rumbia,” ujar Ibu leni.

 Ibu Leni berharap agar perempuan dihargai pendapatnya, tindakannya, perjuangannya dalam mendapatkan hak-haknya setara laki-laki. “Jangan anggap karena kami perempuan sehingga dengan seenaknya bisa dibodohi dan dianggap tidak penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” seru Ibu Leni. “Kami bahkan belum melihat adanya program khusus yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani perempuan korban gempa di Sumatera Barat,” ujar Ibu Leni. “Jika esok Indonesia merayakan hari kemerdekaan maka kami perempuan korban gempa berharap agar perempuan juga dimerdekakan dari penderitaannya dan dari perbuatan diskriminasi yang mengenyampingkan peran perempuan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat,” tutup Ibu Leni.

Sesuai dengan data dan wawancara yang dilakukan tim Perkumpulan KOTIB dengan masyarakat korban gempa yang mayoritas terdiri dari perempuan, beberapa masalah yang dihadapi oleh perempuan korban gempa di Sumatera Barat saat ini adalah:


  1. Tidak adanya rumah tempat tinggal, Rumah Tempat tinggal yang selama ini digunakan bersama anak-anak dan keluarga  menjadi hancur dan tidak layak digunakan sebagaimana mestinya karena gempa.
  2. Perempuan paling terganggu jiwanya setelah terjadinya gempa, banyak yang mengaku sering menangis jika melihat reruntuhan rumahnya, sering melamun, emosi tidak stabil, sering marah, bingung.
  3. Psikologi anak-anak yang terganggu, emosinya gampang berubah, tidur minta ditemani, mudah menangis, seperti trauma mendalam terhadap gempa.
  4. Masalah ekonomi yang semakin sulit karena kebutuhan sehari-hari semakin meningkat, terutama kepada perempuan yang menjadi orangtua tunggal.
  5. Rumah sementara (kebanyakan dibantu oleh NGO) yang sangat tidak memadai untuk perempuan, terutama untuk kepentingan pribadi yang bersifat biologis.
  6. Tidak memiliki kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan perekonomian, kejiwaan dan mengalami kehidupan sehari-hari seperti sebelum gempa