Thursday, August 19, 2010

Lahirnya Organisasi Korban Bencana Gempa Sumatera Barat

FKPAN Sebagai Alat Perjuangan Untuk Memenuhi Hak Korban Bencana Sumatera Barat
Perkumpulan KOTIB Sumatera Utara yang didirikan pada tahun 2005 saat ini tengah melakukan kegiatan pendampingan untuk membantu korban gempa di Sumatera Barat dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai korban gempa.  Sebagaimana diketahui, gempa berkekuatan 7,9 Skala Richter melanda Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2010 dan telah menghancurkan 114.797 rumah penduduk di Sumatera Barat. Namun sampai saat ini, belum ada kemajuan yang berarti terkait dengan penanganan yang dilakukan. Ratusan ribu penduduk masih tinggal di rumah-rumah darurat yang disangga dengan kayu dan rentan runtuh. Dilatarbelakangi penanganan korban gempa yang tidak sesuai dengan harapan tersebut, Perkumpulan Kotib telah mulai memberikan pendidikan hak-hak masyarakat sipil dan pengorganisasian masyarakat yang menjadi korban Gempa Padang sejak awal tahun 2010 yang lalu.

Kotib akan memfasilitasi dan memberikan pendidikan kepada  masyarakat korban gempa Sumatera Barat untuk  memprakarsai pembentukan suatu organisasi yang akan menjadi wadah untuk menyampaikan, menuntut dan mengadukan segala aspirasi, hak dan indikasi korupsi terkait dengan kegiatan penanganan korban gempa. Masyarakat korban gempa yang telah diorganisasikan ini nantinya akan memiliki agenda kerja yang membahas tentang persoalan penanganan gempa mulai dari indikasi korupsi pada saat pembagian uang lauk pauk, pendistribusian dana bantuan stimulan perumahan yang sangat lamban, validasi data yang tidak tepat, verifikasi kerusakan yang tidak tepat, syarat yang memberatkan dan diabaikannya partisipasi masyarakat korban dalam menentukan kegiatan penanggulangan korban gempa.

Sekretaris Eksekutif Perkumpulan KOTIB, Ranto Sibarani menyebutkan bahwa Undang-Undang No 24 Tahun 2007 pasal 26 ayat 1 butir e, dengan tegas mengatur keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, namun Perkumpulan KOTIB melihat masyarakat korban gempa di Sumatera Barat hanya dilibatkan dalam proses pencairan bantuan stimulan perumahan.  Hal ini terkait dengan program Pemerintah yang membentuk Pokmas atau Kelompok Masyarakat yang akan menjadi penerima dana bantuan stimulan sebesar Rp. 15.000.000 untuk warga yang rumahnya rusak berat, Rp. 10.000.000 untuk yang rusak ringan dan Rp.1.000.000 untuk yang rusak ringan.

Masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan jumlah bantuan tersebut, padahal masyarakat korban gempalah yang tahu bagaimana penderitaan mereka, mereka yang tahu berapa kebutuhan untuk membangun kembali rumahnya yang runtuh, masyarakat korban gempa diposisikan sebagai orang yang harus menerima kebijakan tersebut, padahal merekalah yang paling menderita, belum lagi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut terkesan sangat memberatkan yaitu harus melengkapi IMB atau ijin mendirikan bangunan, melampirkan kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menyusun rencana anggaran.

Sebagaimana diketahui menurut laporan pemerintah ada sekitar 114.797 rumah yang rusak berat akibat gempa tersebut. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 6,417 Triliun untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska gempa, dari dana yang sangat besar tersebut sekitar Rp.2,528 Triliun adalah untuk perumahan. Sementara itu, dana yang telah dikucurkan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat pada awal tahun 2009 adalah sebesar Rp. 313,9 Miliar. Namun, menurut laporan resmi pemerintah pada bulan Mei 2010, dana tersebut baru terserap sekitar 23,43 % atau dengan kata lain sangat rendah. Hal ini tentunya menjadi cerminan gagalnya Pemerintah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada warga korban bencana gempa di bumi Sumatera Barat. Bahkan, Perkumpulan KOTIB juga telah menghitung, dari dana sebesar  Rp. 6,4 Triliun yang dianggarkan pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, baru digunakan sebesar 1% atau sebesar Rp 72 M, padahal bencana tersebut hampir satu tahun berlalu.

Banyaknya masyarakat korban gempa yang telah melaporkan kelambanan proses rehabilitasi dan rekonstruksi  tersebut menunjukkan bahwa masyarakat korban bencana sudah terlalu lama bersabar menunggu adanya tindakan dan upaya nyata dari pemerintah dalam mengupayakan kehidupan yang lebih layak paska bencana. Masyarakat akan berpotensi untuk marah jika melihat pemerintah rela menghabiskan dana yang sangat besar dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Bupati di Sumatera Barat pada bulan Juni 2010 yang lalu, sementara korban bencana masih dibiarkan hidup dan tinggal di rumah-rumah darurat.