Sejarah Kotib

Semangat yang melandasi awal berdirinya Perkumpulan KOTIB adalah semangat pembelaan atau advokasi yaitu untuk membela korban bencana dari terkorupsinya hak-hak mereka dan memampukan pengungsi untuk dapat memperoleh bantuan dan hak-haknya sesuai dengan panduan internasional mengenai penanganan pengungsi yang disetujui oleh PBB dan untuk memantau pendistribusian bantuan bencana yang diselenggarakan pemerintah.

Seiring perjalanan waktu, masyarakat korban berharap agar KOTIB tidak hanya melakukan pemantauan bantuan dan advokasi. Masyarakat berharap agar KOTIB mengembangkan programnya yaitu membantu masyarakat untuk memulihkan perekonomiannya, membela dan aktif menuntut pihak berwenang untuk memenuhi hak-hak masyarakat, melakukan pendidikan politik dan pengorganisasian, melakukan upaya pemberian bantuan kebutuhan pokok, melakukan upaya pengurangan resiko bencana yang tentu saja berhubungan erat dengan penyelamatan lingkungan.

Organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Januari 2005 dengan nama organisasi KOTIB NAD-SU. Setelah itu, untuk pertama kalinya berhasil menyelenggarakan Rapat Umum Anggota I pada tanggal 19-20 Januari 2006 untuk mengangkat kepengurusan tiga tahun periode 2006-2009. Rapat Umum Anggota I tersebut telah menetapkan nama organisasi ini menjadi "Koalisi Untuk Transparansi Bantuan Bencana" atau disingkat “KOTIB”.

Kata “transparansi” tetap digunakan dalam nama organisasi meskipun kegiatan utamanya saat ini adalah pemberdayaan masyarakat, hal ini adalah untuk mengingat semangat awal pembentukan organisasi ini dan juga karena masyarakat sudah lebih mengenal organisasi ini dengan nama KOTIB.

Selanjutnya, dalam perjalanan waktu melaksanakan kegiatannya di tiga wilayah yaitu Sumatera Barat, Aceh dan Nias, KOTIB lebih dikenal sebagai organisasi yang tidak hanya berkutat pada bencana alam, namun terlibat aktif dalam upaya-upaya penguatan ekonomi rakyat, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelestarian lingkungan yang dibuktikan dengan program pembibitan, pelatihan pertanian organik dan penanaman kembali lahan terlantar di Aceh Jaya.

Pada Rapat Umum Anggota V yang dilaksanakan di Balai Pertemuan KPS pada tanggal 12 Juni 2010, organisasi ini kemudian menetapkan perubahan kepanjangan KOTIB menjadi "Komunitas Untuk Indonesia Baru".

Perubahan kepanjangan nama organisasi dan kegiatan utama ini merupakan pengejawantahan dari hasil Strategic Planning yang dilakukan sebelumnya.
Sebelumnya, KOTIB telah melakukan Strategic Planning pada tanggal 26-28 Juni 2009 di Hotel Dharma Deli Medan yang difasilitasi oleh Saur Tumiur Situmorang yang dibantu oleh Jonni Silitonga, mereka berpengalaman dalam mengembangkan organisasi di Sumatera Utara untuk kepentingan masyarakat. Strategic Planning tersebut telah merekomendasikan beberapa rencana strategis yang akan dilakukan oleh KOTIB diantaranya adalah:
  1. Melakukan penguatan ekonomi rakyat.
  2. Mendorong adanya kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan  yang berpihak pada masyarakat marjinal.
  3. Melakukan upaya-upaya pengurangan resiko bencana.
Rapat Umum Anggota yang dilaksanakan setiap tahun tersebut juga telah menetapkan organisasi dan individu yang masih tetap menjadi anggota Perkumpulan Kotib sampai saat ini adalah:

Unsur Organisasi:

  1. Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU).
  2. Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM).
  3. Kelompok Pelita Sejahtera (KPS).
  4. Yayasan Ate Keleng GBKP.
  5. Yayasan Pijer Podi (YAPIDI).
  6. Perhimpunan Lentera Rakyat (LENTERA).
  7. Yayasan SORIPADA.
  8. Yayasan Bina Ketrampilan Pedesaan (BITRA Indonesia).
  9. Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rakyat Selaras Alam  (PETRASA).
  10. Syarekat Masyarakat Pesisir dan Nelayan (SAMPAN).

Unsur Individu:

  1. Dang Daria (Aceh Barat).
  2. Juniwan Butar-Butar (Sumut).
  3. Alfonsus Mendrofa  (Nias).
  4. Ranto Sibarani  (Sumut).
  5. Jonni Silitonga (Sumut).
  6. Sriati Ginting (Sumut).
  7. Irma Afini  (Sumut).